Jurnal Kegiatan Pengabdian Mahasiswa (JKPM)

Peningkatan Literasi Digital Melalui Implementasi QRIS Pada UMKM Kopi Pilah Di Desa Pematang Kalianda Lampung Selatan

Suwandi Suwandi — 2026-05-05

Perkembangan teknologi digital yang pesat menuntut Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk beradaptasi, khususnya dalam penggunaan sistem pembayaran non-tunai. Namun, banyak UMKM di daerah pedesaan masih menghadapi keterbatasan dalam mengakses dan menerapkan teknologi pembayaran digital seperti Kode Respons Cepat Standar Indonesia (QRIS). Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan UMKM Kopi Pilah Pak Rido di Desa Pematang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan dalam menerapkan QRIS. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui tahapan observasi, sosialisasi, implementasi, bantuan, dan evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan pemahaman dan keberhasilan penerapan QRIS sebagai metode pembayaran non-tunai oleh mitra. Penerapan QRIS memberikan kemudahan transaksi, meningkatkan efisiensi, dan mendukung pencatatan keuangan yang lebih sistematis. Selain itu, penggunaan QRIS membuka peluang perluasan pasar dan meningkatkan daya saing UMKM di era digital.

Peningkatan Pemahaman Siswa MA Darul Ulum Kota Semarang Mengenai Batas Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Mukharom Mukharom — 2026-05-05

Indonesia menempati posisi ke-2 di ASEAN dan ke-7 di dunia sebagai negara dengan angka perkawinan anak paling tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2018, 1 dari 9 perempuan usia 20-24 tahun (11%) menikah pada usia anak. Perkawinan anak pada ujungnya akan menghambat Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terkait batas usia perkawinan. MK menyatakan perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan menimbulkan diskriminasi. Pada Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan mengatur batas minimal usia perkawinan laki-laki adalah 19 tahun sementara perempuan adalah 16 tahun. MK memberi tenggat waktu tiga tahun bagi pembuat Undang-Undang melakukan perubahan tentang Undang-Undang Perkawinan terkait usia batas pernikahan bagi perempuan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan membatasi usia perkawian menjadi 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Pengabdian kepada Masyarakat kali ini ditempatkan di MA Darul Ulum Kota Semarang dan terlaksana pada tanggal 22 November 2025. Adapun metodenya yaitu, ceramah, diskusi tanya jawab dan kuesioner pre dan postest. Tujuannya agar guru dapat memahami Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dari data hasil yang telah diterima melalui kuisioner menunjukan bahwa para siswa banyak yang belum mengetahui tentang aturan terbaru tentang perkawinan. Sehingga sangatlah penting Pengabdian kepada masyarakat untuk terus dilaksanakan.

Prosedur Pengelolaan dan Pengarsipan Dokumen Nasabah di Unit RFO BSI KCP Sudirman Palembang

Alma Meiliani — 2026-05-06

Pengelolaan dan pengarsipan dokumen nasabah merupakan aspek penting dalam operasional perbankan, khususnya dalam menjaga efisiensi administrasi, kepatuhan regulasi, dan prinsip syariah. Permasalahan yang diangkat dalam laporan ini adalah bagaimana prosedur pengelolaan dan pengarsipan dokumen nasabah di Unit Retail Financing Operation (RFO) PT Bank Syariah Indonesia KC Palembang Sudirman serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan prosedur yang diterapkan, mengidentifikasi hambatan, serta memberikan gambaran terkait efektivitas sistem pengarsipan yang berjalan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data diperoleh secara langsung dari aktivitas operasional di unit RFO selama kegiatan Kuliah Kerja Praktik (KKP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pengelolaan dan pengarsipan dokumen nasabah telah berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), mulai dari penerimaan dokumen, verifikasi kelengkapan, digitalisasi melalui scanning dan pemberian barcode, hingga penyimpanan dokumen dalam ruang arsip (strong room) yang aman. Sistem ini mendukung tertib administrasi serta kepatuhan terhadap prinsip syariah, seperti amanah, transparansi, dan integritas. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dan tingginya volume dokumen. Secara keseluruhan, pengelolaan arsip di RFO berperan penting dalam mendukung kelancaran operasional, kesiapan audit, dan pengendalian risiko perbankan syariah.